Pemberlakuan denda keterlambatan ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, denda keterlambatan dapat menjadi beban finansial tambahan bagi peserta yang terlambat membayar iuran. Kedua, denda keterlambatan dapat menyebabkan peserta kehilangan manfaat layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Hal ini dikarenakan peserta yang memiliki tunggakan iuran selama lebih dari 3 bulan akan dikenakan sanksi berupa penonaktifan kartu BPJS Kesehatan.
Dengan memahami konsekuensi dari keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, peserta dapat terdorong untuk membayar iuran tepat waktu. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan program BPJS Kesehatan dan memastikan bahwa seluruh peserta dapat memperoleh manfaat layanan kesehatan yang dibutuhkan.
Pembebasan iuran
Program BPJS Kesehatan memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah dengan memberikan pembebasan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta tertentu, seperti peserta miskin dan penyandang disabilitas.
