Selain itu, penegakan hukum terhadap denda keterlambatan pajak mobil juga memiliki beberapa manfaat praktis. Pertama, penegakan hukum dapat meningkatkan pendapatan daerah. Denda keterlambatan pajak mobil merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kedua, penegakan hukum dapat mengurangi tingkat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya penegakan hukum, pemilik kendaraan akan lebih cenderung untuk membayar pajak tepat waktu untuk menghindari sanksi.
Memahami hubungan antara penegakan hukum terhadap denda keterlambatan pajak mobil dengan kesadaran masyarakat sangatlah penting. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Selain itu, penegakan hukum yang baik juga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi tingkat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Dampak ekonomi
Denda keterlambatan pajak mobil dapat berdampak pada perekonomian karena dapat mengurangi pendapatan daerah. Pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Jika terjadi penurunan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor akibat banyaknya pemilik kendaraan yang terlambat membayar pajak, maka pemerintah daerah akan kesulitan dalam melaksanakan program pembangunan.
