- Sumber Pembiayaan Kesehatan: Undang-undang Kesehatan terbaru mengatur tentang berbagai sumber pembiayaan kesehatan, antara lain pajak, retribusi, sumbangan, dan dana hibah. Pemerintah juga dapat mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembiayaan kesehatan.
- Asuransi Kesehatan Nasional: Undang-undang Kesehatan terbaru juga mengatur tentang mekanisme asuransi kesehatan nasional. Asuransi kesehatan nasional berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pembiayaan layanan kesehatan. Dengan adanya asuransi kesehatan nasional, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa terbebani biaya yang mahal.
- Pengelolaan Dana Kesehatan: Undang-undang Kesehatan terbaru mengatur tentang pengelolaan dana kesehatan. Dana kesehatan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan bertanggung jawab untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pengawasan Pembiayaan Kesehatan: Undang-undang Kesehatan terbaru juga mengatur tentang pengawasan pembiayaan kesehatan. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan lembaga independen untuk memastikan bahwa dana kesehatan digunakan secara efektif dan efisien.
Dengan adanya pengaturan yang komprehensif tentang pembiayaan kesehatan, diharapkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dapat meningkat. Undang-Undang Kesehatan terbaru menjadi landasan hukum yang kuat untuk mewujudkan sistem kesehatan yang lebih adil, merata, dan berkualitas.
Sumber daya kesehatan
Ketersediaan dan distribusi sumber daya kesehatan merupakan aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan terbaru. Sumber daya kesehatan meliputi tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dan obat-obatan. Ketiga komponen ini saling terkait dan merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas.
Tenaga kesehatan yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan terbaru mencakup dokter, perawat, bidan, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya. Pemerintah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, pemerataan penempatan tenaga kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
